Humbahas – Straightnews.id // Dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Humbang Hasundutan, Junita Rebeka Marbun ,SH, MAP. Wakil Bupati Humbahas, menyampaikan bahwa anggaran untuk pengadaan mobil dinas Wakil Bupati sebaiknya tidak menjadi prioritas saat ini.
Hal itu disampaikan kepada rekan wartawan saat berada di depan kantor DPRD Humbahas, setelah selesai rapat paripurna Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk Tahun 2026.
Wakil Bupati Junita Rebeka juga mengatakan, bahwa yang menjadi skala prioritas, menurutnya sekarang ini adalah mengutamakan kesejahteraan masyarakat sesuai perintah Undang Undang Dasar tahun 1945 sila kelima Pancasila, yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.
Rebeka juga mengatakan, bahwa kondisi daerah kita sekarang adalah menuntut keberpihakan yang lebih nyata kepada masyarakat, bukan kepada fasilitas pejabat.
Hal itu diungkapkan saat wawancara dengan media di depan kantor DPRD, Tano Tubu, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, pada hari Senin (17/11/2025)
Dia juga mengatakan, tidak perlu memaksakan sesuatu yang tidak mendesak, terlebih ketika desa-desa seperti Tertinggal seperti di kecamatan Pakat, Tarabintang, dan Parlilitan yang masih kekurangan sarana dasar yang jauh lebih penting.
Penghematan bukan sekedar jargon. Kalau masyarakat kita masih kesulitan mendapatkan akses air bersih, jalan layak, sarana pertanian, atau fasilitas umum sederhana, rasanya aneh kalau pejabat justru sibuk memperbarui mobil dinas.
Anggaran itu lebih baik dialihkan untuk pembangunan fisik di desa-desa, terutama wilayah terpencil yang masuk prioritas percepatan pelayanan publik. Selain itu, Rebeka juga menyampaikan perlunya evaluasi pada beberapa pola penggunaan fasilitas di lingkup pemerintah.
Perjalanan perjalanan dinas, termasuk ke luar negeri, harus dikaji dengan ketat. Bukan rahasia lagi bahwa efektivitas beberapa kunjungan sering kali tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Penghematan bisa dilakukan dengan memprioritaskan kegiatan yang benar-benar berdampak langsung pada masyarakat.
*. Penyampaian kondisi fasilitas Wakil Bupati yang sebenarnya
Dalam kesempatan itu, Wabup juga menyampaikan secara terbuka bahwa fasilitas yang diterima Wakil Bupati sangat minim saat ini.
Tidak ada ajudan pribadi, tidak ada tenaga pengamanan khusus, tidak ada mobilitas tambahan, bahkan masih lebih baik fasilitas utk sekda dan para kepala dinas, dan sebagian kegiatan harus ditangani sendiri tanpa perangkat pendukung formal.
Ini bukan keluhan, tetapi penjelasan agar publik memahami bahwa keputusan menolak anggaran mobil dinas bukan karena fasilitas berlebihan, melainkan karena komitmen untuk mendahulukan kepentingan masyarakat di atas kenyamanan pribadi pejabat.
“Kita perlu menata ulang cara berpemerintahan: lebih hemat, lebih fokus, lebih memihak rakyat. Saya berharap seluruh OPD dapat mengalihkan anggaran fasilitas, acara seremonial, dan kegiatan representatif menuju program-program yang menyentuh kebutuhan langsung masyarakat, Ungkap Rebeka.
Lanjutnya, meminta Anggota DPRD yang terhormat untuk terus mengawal dan mengawasi alokasi dan penyerapan anggaran ini agar sesuai dengan skala prioritas kebutuhan masyarakat Humbang Hasundutan, Pungkasnya
Wakil Bupati Humbahas itu juga menambahkan keterangan kepada wartawan. “Ini saya sampaikan agar menjadi komitmen bersama Humbang Hasundutan bergerak dengan prioritas yang lebih jelas dan berpihak kepada rakyat.
-
