Muara Enim, Sumsel _ Gabungan Aktivis Ormas Muara Enim Sumsel Bersatu yang terdiri dari Lembaga Pemerhati Situasi Terkini (PST), Forum Pemuda Garuda Sumatera Selatan (FPG SS) dan Ormas Projo Muara Enim menggelar aksi damai di halaman Kantor Bupati Muara Enim, pada Senin (17/11/2025).
Dibawah pengawalan ketat dari pihak kepolisian dan Satpol-PP Pemkab Muara Enim, aksi damai digelar untuk menyampaikan aspirasi terkait adanya dugaan tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang terjadi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Muara Enim.
Dian HS Ketua Lembaga PST sekaligus sebagai Koordinator Aksi mengatakan, pihaknya mendukung penuh Bupati dan Wakil Bupati dalam mewujudkan Visi Misi Muara Enim Membara.
Lanjut kata Dian, untuk mewujudkan visi misi tersebut tentunya sangat membutuhkan dukungan dari instansi lain agar terciptanya tata kelola Pemerintahan yang bersih dan bebas dari unsur KKN.
“Kami minta kepada Bupati Muara Enim untuk melakukan evaluasi terhadap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) karena kami menduga adanya pengondisian proyek yang di lakukan oleh salah satu oknum Kepala Bidang (Kabid) inisial “IS”, kata Dian HS melanjutkan.
“Yang mana di lingkungan Dinas PUPR Muara Enim oknum Kabid tersebut diduga pernah terlibat kasus fee proyek tahun 2019,” imbuhnya.
Hal serupa juga disampaikan oleh Ketua FPG SS Iqbal Tawakal bahwa, saudara “IS” diduga sebagai aktor utama dalam pengondisian atau pengaturan proyek yang di sutradarai oleh Sekretaris Dinas PUPR Muara Enim dan di Back Up penuh oleh oknum anggota DPRD yang diduga kuat kerabat dekat Bupati Kabupaten Muara Enim.
“Kami mengingatkan, apabila dalam waktu 30 hari kedepan tuntutan kami masih tidak di indahkan oleh Bapak Bupati, maka kami akan mempertanyakan kembali melalui aksi damai dengan massa yang lebih besar. Dan, kami akan melaporkan seluruh kegiatan yang ada di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim ke Kejaksaan Agung dan KPK RI. Tepatnya, pada 9 Desember bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Sedunia,” pungkas Iqbal.
Mewakili Bupati Muara Enim, Andi Wijaya selaku Asisten I Pemkab Muara Enim, didampingi Kepala BKPSDM dan Plt Kasatpol-PP menanggapi apa yang di sampaikan oleh Gabungan Aktivis Ormas Muara Enim Sumsel Bersatu.
“Karena Bupati sedang ada kegiatan lain yang sudah teragendakan, maka untuk melakukan evaluasi di Dinas PUPR sebagaimana permintaan kawan-kawan, insyaallah kita akan segera melakukan rapat baperzakat. Dan, kita akan menyampaikan kepada Bapak Bupati estimasi waktu paling lambat 30 hari kedepan, kita tunggu saja sampai batas waktu yang sudah di tentukan,” pungkas Andi Wijaya tutup pembicaraan.
(CH)
-
