Berikut versi jurnalistik yang lebih rapi, profesional, dan siap tayang:
Polda Sumsel Perkuat Dialog dengan Remaja, Cegah Tawuran dan Eksploitasi Anak Jelang May Day
Palembang, straightnews.id – Dalam upaya menjaga stabilitas keamanan serta mendukung terwujudnya Palembang zero konflik, Polda Sumatera Selatan memperkuat komitmen dengan membuka ruang dialog bersama kelompok remaja.
Langkah ini dilakukan sebagai upaya meminimalisir potensi eksploitasi anak, khususnya keterlibatan dalam aksi unjuk rasa yang berpotensi anarkis.
Dalam dialog tersebut, dibahas berbagai dinamika sosial, termasuk masih maraknya aksi tawuran serta fakta keterlibatan anak-anak dalam sejumlah aksi unjuk rasa yang berujung kerusuhan di Kota Palembang.
Polda Sumsel menegaskan bahwa pencegahan tidak cukup hanya melalui pendekatan represif atau penindakan hukum. Diperlukan pendekatan komprehensif melalui langkah preventif, seperti memperbanyak ruang dialog serta merangkul generasi muda agar tidak terjerumus dalam perilaku menyimpang maupun tindak pidana.
AKP Suandi, S.H., didampingi Bhabinkamtibmas Kelurahan Talang Buluh AIPTU Hasym, menyampaikan bahwa minimnya interaksi antara aparat dan remaja menjadi salah satu faktor kurangnya pemahaman terhadap risiko hukum.
“Kita jarang membangun interaksi dan dialog bersama anak-anak dan remaja. Akibatnya, mereka kurang memahami dampak negatif dan risiko dari pelanggaran hukum. Di era digital, mereka lebih banyak terpapar informasi dari gadget yang belum tentu objektif, bahkan bisa berupa propaganda,” ujarnya.
Fenomena ini, lanjutnya, terlihat jelas saat aksi kerusuhan yang sempat terjadi di DPRD Sumatera Selatan pada Agustus 2025. Saat itu, pelaku kerusuhan didominasi oleh anak-anak dan remaja yang terpengaruh tren media sosial atau sekadar mengikuti ajakan teman (fear of missing out/FOMO).
Bahkan pada aksi mahasiswa keesokan harinya, aparat masih menemukan pelajar yang mencoba menyusup ke dalam barisan massa, dan beberapa di antaranya kedapatan membawa senjata tajam.
Kondisi ini memunculkan kekhawatiran adanya upaya mobilisasi terencana oleh pihak tertentu yang memanfaatkan anak-anak sebagai tameng dalam aksi unjuk rasa.
Melalui dialog yang intensif, diharapkan tercipta pemahaman bersama mengenai bahaya manipulasi serta eksploitasi anak dalam aksi yang berpotensi menimbulkan chaos, kerusuhan, dan anarkisme, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.
Menjelang peringatan Hari Buruh Internasional, Polda Sumsel juga mengingatkan pentingnya menjaga ketertiban. Aksi yang bertujuan menyuarakan keadilan dan kesejahteraan buruh diharapkan tetap berjalan damai tanpa terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin menciptakan kerusuhan.
“Menjaga keamanan adalah tanggung jawab bersama. Jangan sampai aksi yang mulia justru disusupi kepentingan yang merugikan, apalagi dengan melibatkan anak-anak,” tegasnya.
Red.**One
-
