BLT Rakyat Miskin Diduga Diperkecil, Publik Pertanyakan Hati Nurani Pemerintah Desa
OKU SELATAN — STRAIGHTNEWS.ID
Polemik Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2026 di Kecamatan Buana Pemaca terus memantik kemarahan publik.
Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang semakin sulit, sejumlah desa justru merealisasikan BLT hanya sebesar Rp200.000 per bulan kepada keluarga penerima manfaat. Salah satu yang menjadi sorotan tajam adalah Desa Damarpura, Kecamatan Buana Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
Masyarakat menilai nominal Rp300.000 saja sebenarnya sudah sangat kecil untuk kebutuhan rakyat miskin di tengah mahalnya harga sembako, pupuk, biaya sekolah, hingga kebutuhan hidup sehari-hari. Namun yang terjadi di lapangan justru bantuan itu diduga kembali diperkecil menjadi Rp200.000 per bulan.
“Rp300 ribu saja belum cukup untuk rakyat miskin, ini malah dikurangi lagi. Sangat miris kalau benar hak masyarakat diperkecil,” ujar salah satu warga dengan nada kecewa.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius di tengah masyarakat:
– Mengapa bantuan rakyat miskin justru dikurangi?
– Apa alasan mendesak sehingga nominal BLT diperkecil?
– Ke mana selisih anggaran dialihkan?
– Apakah masyarakat benar-benar dilibatkan dalam keputusan tersebut?
Publik menilai pemerintah desa seharusnya berpihak kepada rakyat kecil, bukan membuat kebijakan yang memicu keresahan masyarakat.
Apalagi Dana Desa merupakan uang negara yang diperuntukkan membantu masyarakat desa, khususnya warga miskin dan rentan. Karena itu penggunaan anggaran wajib dilakukan secara terbuka, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Aktivis sosial kontrol menegaskan bahwa persoalan ini tidak lagi sekadar soal nominal bantuan, tetapi sudah menyangkut rasa keadilan sosial bagi masyarakat kecil.
“Jangan sampai rakyat miskin dijadikan korban permainan anggaran. Ini uang negara untuk membantu masyarakat, bukan untuk menimbulkan polemik dan kecurigaan publik,” tegas salah satu aktivis.
Namun tanggapan kepala desa setelah di konfirmasi , kalaupun ada warga kami yg menyampai kan ada pemotongan siapa orang nya ? Boleh di ajak menemui saya dan akan saya jelas kan aturan nya . Ujar kepala desa
Seharus nya kepala desa menjawab subtansi persolan anggaran , bukan malah meminta warga di pertemukan , ini dapat menimbulkan ketakutan masyarakat untuk berbicara tegas salah satu aktipis
Kini masyarakat mendesak Inspektorat, Dinas PMD, hingga aparat penegak hukum segera turun melakukan audit menyeluruh terhadap realisasi BLT Dana Desa di Kecamatan Buana Pemaca agar tidak muncul dugaan adanya pengurangan hak masyarakat secara sistematis.
Publik berharap pemerintah desa membuka seluruh dokumen APBDes, hasil Musyawarah Desa, dan rincian penggunaan Dana Desa secara terang benderang demi menghindari berkembangnya dugaan penyimpangan anggaran Dana Desa Tahun 2026.
Red. Tim
-
