Peluncuran Buku Hukum Pidana Karya ke 13
Pada bulan April 2026, peluncuran buku hukum pidana karya dari Darwin Steven Siagian, tidak hanya diposisikan sebagai agenda akademik seremonial, melainkan juga sebagai bagian dari respons intelektual terhadap perubahan besar dalam sistem hukum nasional Indonesia yang saat ini memasuki fase transisi menuju implementasi penuh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Dalam konteks ini, kehadiran buku tersebut dapat dibaca sebagai upaya untuk mengisi ruang diskursus ilmiah yang semakin relevan, terutama di tengah pergeseran paradigma hukum pidana dari pendekatan yang semata-mata represif menuju model yang lebih korektif, restoratif, dan berorientasi pada pemulihan keseimbangan sosial.
Dalam dinamika perkembangan hukum kontemporer, hukum pidana tidak lagi dapat dipahami secara kaku sebagai seperangkat aturan yang berdiri sendiri, melainkan harus ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas yang melibatkan dimensi sosial, politik hukum, serta nilai-nilai moral yang hidup dalam masyarakat.
Pergeseran yang dibawa oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menegaskan bahwa hukum tidak lagi semata-mata berfungsi sebagai alat penghukuman, tetapi juga sebagai instrumen koreksi sosial yang menuntut pendekatan yang lebih humanistik dan kontekstual.
Dalam situasi tersebut, literatur akademik memiliki peran strategis dalam membentuk cara pandang baru yang tidak berhenti pada aspek normatif, tetapi juga menyentuh substansi filosofis dari hukum itu sendiri.
Buku ini secara khusus menempatkan mahasiswa hukum sebagai subjek utama dalam transformasi cara berpikir hukum.
Penulis menekankan bahwa proses pendidikan hukum tidak boleh berhenti pada penguasaan teks undang-undang, melainkan harus diarahkan pada pembentukan kemampuan analisis kritis yang mampu membaca hukum dalam konteks yang lebih luas.
Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya diposisikan sebagai “pembaca pasal”, tetapi juga sebagai aktor intelektual yang mampu mempertanyakan, menguji, dan merefleksikan kembali rasionalitas di balik setiap norma hukum yang berlaku.
Dalam kerangka tersebut, buku ini juga menggarisbawahi pentingnya integrasi antara rasionalitas hukum dan dimensi moralitas dalam praktik hukum. Tanpa keseimbangan antara keduanya, hukum berisiko direduksi menjadi sekadar mekanisme administratif yang kehilangan substansi keadilannya. Kondisi ini pada akhirnya dapat melahirkan praktik hukum yang terlalu teknokratis, di mana hukum dipahami hanya sebagai prosedur, bukan sebagai sarana pencapaian keadilan yang hidup dalam masyarakat.
Oleh karena itu, penguatan aspek etika menjadi elemen penting yang tidak dapat dipisahkan dari proses pembentukan dan penerapan hukum itu sendiri.
Sejumlah gagasan yang diangkat dalam buku ini, seperti konsep hukum yang hidup living law, pembaruan sistem pemidanaan, serta sinkronisasi antara norma hukum positif dengan nilai-nilai sosial, menunjukkan adanya upaya untuk membangun jembatan antara teori hukum dan realitas empiris. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa hukum pidana modern tidak dapat dilepaskan dari konteks masyarakat yang terus berubah, sehingga memerlukan pendekatan yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial yang berkembang.
Lebih jauh, kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juga diposisikan sebagai momentum evaluatif bagi dunia akademik hukum di Indonesia. KUHP baru tidak hanya menghadirkan norma-norma baru, tetapi juga menuntut kesiapan intelektual dalam memahami arah kebijakan hukum nasional yang lebih menekankan pada keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Dalam konteks ini, buku tersebut dapat dipandang sebagai salah satu instrumen yang berupaya memperkaya diskursus akademik agar tidak terjebak pada pemahaman hukum yang stagnan dan formalistik.
Dengan demikian, peluncuran buku ini tidak hanya menjadi penanda lahirnya sebuah karya ilmiah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya yang lebih luas dalam mendorong pembaruan cara berpikir hukum di lingkungan akademik.
Harapan Penulis, buku ini dapat berkontribusi dalam membentuk generasi mahasiswa hukum yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga memiliki kepekaan moral,
keberanian berpikir kritis, serta kemampuan untuk membaca hukum sebagai sistem nilai yang hidup dan terus berkembang dalam masyarakat.
-
