Opini: Bahaya Menayangkan Berita Tanpa Konfirmasi, Melanggar Etika dan Berpotensi Melawan Hukum
Dalam praktik jurnalistik yang profesional, konfirmasi merupakan fondasi utama dalam penyajian sebuah berita. Menayangkan informasi tanpa upaya konfirmasi terlebih dahulu bukan hanya tindakan yang keliru secara etika, tetapi juga berpotensi menimbulkan persoalan hukum, terutama apabila berita tersebut memuat tuduhan, dugaan, atau informasi yang dapat merugikan nama baik seseorang maupun lembaga.
Di tengah derasnya arus informasi dan persaingan kecepatan publikasi, sebagian media kerap mengabaikan prinsip kehati-hatian. Padahal, jurnalisme bukan sekadar soal cepat, melainkan soal akurat, berimbang, dan bertanggung jawab.
Etika Jurnalistik yang Dilanggar
Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang ditetapkan Dewan Pers secara tegas mengatur kewajiban wartawan dalam menyajikan berita.
Pasal 1 KEJ menyebutkan bahwa wartawan Indonesia bersikap independen serta menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. Berita tanpa konfirmasi jelas tidak berimbang karena hanya memuat satu sisi dan membuka ruang penilaian sepihak.
Selanjutnya, Pasal 3 KEJ menegaskan bahwa wartawan wajib menguji informasi dan tidak mencampurkan fakta dengan opini yang menghakimi.
Konfirmasi merupakan bagian penting dari uji informasi. Tanpa proses tersebut, sebuah berita dapat dikategorikan cacat secara prosedur jurnalistik.
Sementara itu, Pasal 8 KEJ melarang wartawan menyiarkan berita berdasarkan prasangka. Dugaan atau tuduhan tanpa klarifikasi berpotensi menjadi bentuk penghakiman sepihak yang mencederai prinsip keadilan.
Dengan demikian, secara etika, menayangkan berita tanpa konfirmasi merupakan pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik, kecuali dalam kondisi kepentingan publik yang sangat mendesak dan tetap harus diikuti dengan konfirmasi lanjutan.
Perspektif Hukum Pers
Dari sisi hukum, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memberikan rambu yang jelas. Pasal 5 ayat (1) mengamanatkan bahwa pers wajib menghormati asas praduga tak bersalah. Menyajikan dugaan kesalahan tanpa konfirmasi berarti mengabaikan asas tersebut.
Pasal 5 ayat (2) juga mewajibkan pers melayani Hak Jawab. Artinya, jika berita terlanjur tayang tanpa konfirmasi dan merugikan pihak tertentu, media wajib memberikan ruang klarifikasi.
Bahkan, Pasal 18 ayat (2) UU Pers mengatur sanksi denda hingga Rp500 juta bagi perusahaan pers yang melanggar ketentuan tersebut. Penegakan hukum dilakukan melalui mekanisme Dewan Pers, bukan langsung pidana, selama media tersebut memenuhi kaidah pers.
Risiko Hukum Lainnya
Masalah menjadi lebih serius apabila berita tanpa konfirmasi mengandung unsur fitnah, pencemaran nama baik, tuduhan pidana, atau data yang tidak benar. Dalam kondisi tertentu, khususnya jika media tidak terverifikasi Dewan Pers, perkara dapat bergeser ke ranah pidana umum atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Namun, bagi media yang terverifikasi Dewan Pers dan menjalankan fungsi pers secara benar, penyelesaian sengketa tetap mengacu pada UU Pers sebagai lex specialis.
Penutup
Secara tegas dapat disimpulkan, menayangkan berita tanpa konfirmasi tidak dapat dibenarkan baik secara etika maupun hukum. Praktik tersebut tidak hanya melanggar Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Pers, tetapi juga mencederai profesionalisme serta kepercayaan publik terhadap media.
Di era keterbukaan informasi, kredibilitas media justru ditentukan oleh kepatuhan pada prinsip verifikasi, keberimbangan, dan tanggung jawab. Tanpa itu semua, pers berisiko kehilangan marwahnya sebagai pilar keempat demokrasi.
Dikutip dari berbagai sumber dan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999.
-
