Harga Pupuk Subsidi Diduga “Mencekik” Petani Banyuasin, Produk Tahun 2025 Masih Dijual di 2026
Banyuasin – Straightnews.id asia Keluhan petani terkait distribusi pupuk subsidi kembali mencuat di Desa Rimau Sungsang II, Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.
Warga menilai harga pupuk subsidi jenis Phonska dan Urea yang mereka terima jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
Berdasarkan keterangan sejumlah petani, pupuk subsidi sempat dijual seharga Rp165 ribu per karung dan kini berkisar Rp135 ribu per karung. Padahal, harga pupuk subsidi di tingkat agen resmi disebut hanya sekitar Rp92 ribu per karung.
“Sementara ini harga pupuk subsidi dari agen resmi sekitar Rp92 ribu per karung. Tapi yang dijual di kelompok tani desa jauh lebih mahal. Kami merasa sangat terbebani,” ujar seorang petani berinisial S.Man kepada awak media.
Warga juga mempertanyakan mekanisme distribusi pupuk subsidi yang seharusnya membantu petani, namun di lapangan justru dinilai membebani masyarakat kecil.
Tak hanya soal harga, petani turut menyoroti label produksi pada kemasan pupuk yang diterima. Mereka mengaku menemukan pupuk berlabel produksi tahun 2025 namun masih diperjualbelikan kepada petani pada tahun 2026.
Temuan itu memunculkan pertanyaan di kalangan petani terkait mekanisme penyaluran dan kualitas pupuk subsidi yang beredar di wilayah mereka.
Sejumlah warga berharap Dinas Pertanian Kabupaten Banyuasin serta aparat penegak hukum turun langsung melakukan pengecekan lapangan, termasuk menelusuri dugaan penjualan pupuk subsidi di atas HET.
“Kami hanya ingin bantuan pemerintah benar-benar dirasakan petani, bukan malah memberatkan,” kata warga lainnya.
Saat dikonfirmasi melalui WhatsApp pada Sabtu malam, 23 Mei 2026, Kepala Desa Rimau Sungsang II, (M), memberikan klarifikasi terkait harga pupuk yang dikeluhkan warga.
Menurutnya, harga Rp165 ribu merupakan harga lama sebelum adanya penurunan pada awal tahun 2025. Saat ini, kata dia, harga pupuk berada di kisaran Rp135 ribu per karung hingga sampai ke tangan petani, termasuk biaya pengantaran ke rumah warga “Katanya.
Pemberitaan ini disusun berdasarkan hasil wawancara dan keterangan sejumlah warga serta telah memuat klarifikasi dari pihak pemerintah desa sebagai bentuk keberimbangan informasi.
(Tim Red)
-
