Pak Haji Johan Awaludin Berikan Klarifikasi: Pembangunan di Tepian Danau Ranau Menggunakan Dana Pribadi
OKU SELATAN – STRAIGHTNEWS.ID Menanggapi pemberitaan yang berkembang terkait pembangunan di kawasan tepian Danau Ranau, Pak Haji Johan Awaludin memberikan klarifikasi bahwa pembangunan tersebut merupakan investasi pribadi yang dibiayai sepenuhnya menggunakan dana miliknya sendiri, bukan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurut Pak Haji Johan Awaludin, karena pembangunan tersebut merupakan proyek yang menggunakan dana pribadi, tidak dipasang papan informasi proyek sebagaimana lazim dijumpai pada pekerjaan yang bersumber dari anggaran pemerintah.
“Bila diperlukan, saya siap memberikan keterangan secara resmi kepada media maupun instansi yang berwenang agar seluruh informasi yang berkembang dapat menjadi jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat,” ujar Pak Haji Johan Awaludin.
Ia juga menyampaikan bahwa investasi yang dilakukannya bertujuan untuk mendukung pengembangan kawasan Danau Ranau sebagai destinasi wisata yang mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar melalui meningkatnya kunjungan wisatawan dan tumbuhnya peluang usaha.
Pak Haji Johan Awaludin menambahkan bahwa pembangunan tersebut memperoleh respons positif dan dukungan dari berbagai elemen masyarakat.
Menurutnya, sejumlah tokoh masyarakat dan sesepuh di kawasan Ranau menyambut baik adanya investasi yang diharapkan dapat mendorong kemajuan daerah.
Ia juga menyatakan mendapat dukungan dari sebagian unsur masyarakat dan beberapa organisasi kemasyarakatan yang menilai investasi swasta dapat menjadi salah satu pendorong pembangunan daerah.
Meski demikian, Pak Haji Johan Awaludin menegaskan bahwa dirinya tetap menghormati setiap bentuk pengawasan dari masyarakat, media, maupun lembaga lainnya. Ia menyatakan siap memberikan klarifikasi dan bekerja sama dengan instansi yang berwenang apabila diperlukan.
Dengan adanya penjelasan tersebut, diharapkan masyarakat memperoleh informasi yang lebih utuh dan berimbang serta tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum seluruh fakta dan keterangan resmi dari pihak terkait disampaikan kepada publik.
(“0ne
-
