Aleng Simanjuntak, S.H. Hormati Perdamaian Kasus Parlilitan, Tegaskan: Prosedur Hukum dan Hak Klien Tidak Boleh Diabaikan !!!

Humbahas – Straightnews.id // Advokat Aleng Simanjuntak, S.H. memberikan tanggapan profesional terhadap publikasi Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan mengenai penyelesaian dugaan tindak pidana pengeroyokan di Kecamatan Parlilitan melalui fasilitasi perdamaian yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Aleng menyatakan menghormati langkah pemerintah daerah dan Forkopimda dalam memfasilitasi penyelesaian persoalan tersebut. Menurutnya, terciptanya keamanan, ketenteraman, serta pemulihan hubungan sosial masyarakat merupakan hal yang penting.

Meskipun demikian, ia mengingatkan bahwa upaya perdamaian harus tetap memperhatikan ketentuan hukum, hak-hak pihak yang berkepentingan, serta kedudukan advokat yang telah menerima kuasa secara resmi.

“Pada prinsipnya kami mendukung perdamaian. Kami tidak memiliki kepentingan untuk mempertentangkan masyarakat Parlilitan ataupun menghambat upaya pemerintah daerah. Akan tetapi, perdamaian harus tetap berjalan sesuai ketentuan hukum dan tidak boleh mengabaikan hak-hak pihak yang berkepentingan,” tegas Aleng.

KRONOLOGI FASILITASI PERDAMAIAN BERDASARKAN PUBLIKASI PEMKAB

Dalam publikasi Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan disebutkan bahwa pembahasan penyelesaian persoalan tersebut telah dilaksanakan bersama Forkopimda di Kantor Bupati pada 18 November 2026. Kemudian, pada Jumat, 20 November 2026, proses perdamaian dilaksanakan di Mapolres Humbang Hasundutan.

Sejumlah pihak yang disebut hadir dalam kegiatan tersebut berdasarkan keterangan resmi Pemkab, antara lain: Dr. Oloan P. Nababan, S.H., M.H., Bupati Humbang Hasundutan. Kartini Sinambela, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak (PMDP2A) Kabupaten Humbang Hasundutan. Roganda Tinambunan, Anggota DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan.

Dimpu D. Marbun, Kasubbag Bantuan Hukum Bagian Hukum Setdakab Humbang Hasundutan. Robert Maharaja, Kepala Desa Sionom Hudon Runggu. Dalam keterangan yang sama, Kartini Sinambela menyampaikan kronologi penyelesaian permasalahan tersebut. Disebutkan bahwa kegiatan berlangsung dengan baik hingga kedua belah pihak mencapai kesepakatan perdamaian.

Selanjutnya, pada Sabtu, 21 November 2026, pihak-pihak yang sebelumnya ditahan diberitakan telah dibebaskan dan kembali kepada keluarga masing-masing.Pemberitaan Pemkab juga menyebut keterlibatan masyarakat dari Enam desa, yaitu:

Desa Sion Runggu, Desa Sion Tonga,
Desa Sihas Tonga, Desa Sion Julu.
Desa Sion Toruan, Desa Sion Selatan. Dalam proses penyelesaian tersebut, masyarakat enam desa disebut diwakili oleh Kepala Desa Sion Runggu, Robert Maharaja.

BUPATI APRESIASI FORKOPIMDA DAN EMPAT ANGGOTA DPRD DAPIL III

Bupati Humbang Hasundutan, Dr. Oloan P. Nababan, S.H., M.H., sebagaimana dikutip dalam publikasi Pemkab, menyampaikan apresiasi kepada Forkopimda dan seluruh pihak yang telah membantu proses fasilitasi perdamaian. Empat anggota DPRD Dapil III yang turut disebut dalam pemberitaan tersebut adalah: Roganda Tinambunan, Indra Nainggolan, Radna Fride Marbun dan Gerhana Tumanggor.

Bupati berharap kesepakatan perdamaian dapat mengakhiri persoalan, menjadi pembelajaran bersama, serta mendorong masyarakat untuk menjaga kerukunan dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

Aleng menyatakan menghargai keterlibatan pemerintah daerah, Forkopimda, DPRD, kepolisian, pemerintah desa, dan masyarakat dalam upaya penyelesaian tersebut. Namun, ia berpandangan bahwa kesepakatan damai juga harus memberikan kejelasan mengenai perlindungan kepentingan hukum seluruh pihak yang terlibat.

KETERLIBATAN KUASA HUKUM MENJADI PERHATIAN

Salah satu aspek yang menjadi perhatian Aleng Simanjuntak, S.H. adalah bagaimana kedudukan kuasa hukum masing-masing pihak diperhatikan selama proses fasilitasi perdamaian. Ia menyampaikan bahwa terdapat persoalan mengenai keterlibatan kuasa hukum yang menurut informasi perlu memperoleh penjelasan lebih lanjut.

Secara khusus, ia mempertanyakan apakah kuasa hukum pihak yang diwakilinya telah memperoleh pemberitahuan maupun koordinasi sebelum proses perdamaian dilaksanakan.

Menurutnya, apabila suatu kesepakatan menyangkut kepentingan hukum pemberi kuasa, persetujuan klien, batas kewenangan dalam surat kuasa, serta peran advokat perlu diperhatikan secara cermat.

“Jangan sampai kepentingan hukum pemberi kuasa dibicarakan atau diselesaikan tanpa memperhatikan persetujuan klien, ruang lingkup surat kuasa, dan kedudukan advokat yang telah menerima kuasa secara resmi.”

“Perdamaian merupakan hak para pihak. Namun, apabila terdapat advokat yang telah menerima kuasa, kedudukan dan tanggung jawab profesionalnya juga harus dihormati sesuai ketentuan hukum,” ujarnya.

Aleng menegaskan bahwa pertanyaan tersebut bukan merupakan pernyataan bahwa proses perdamaian telah melanggar hukum. Ia menginginkan adanya kejelasan mengenai proses keterwakilan hukum dan perlindungan kepentingan pemberi kuasa.

Ia juga mengingatkan bahwa profesi advokat memiliki landasan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

KESEPAKATAN DAMAI DAN PENGHENTIAN PERKARA MERUPAKAN DUA HAL BERBEDA

Selain persoalan keterlibatan kuasa hukum, Aleng menyoroti pentingnya kejelasan mengenai status penanganan perkara pidana setelah kesepakatan perdamaian dicapai. Menurutnya, masyarakat perlu memahami bahwa perdamaian antara para pihak tidak otomatis sama dengan penghentian proses perkara pidana.

Apabila penyelesaian dilakukan melalui mekanisme Keadilan Restoratif (Restorative Justice), penerapannya harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, termasuk Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 apabila mekanisme tersebut digunakan. Persyaratan materiil, persyaratan formil, serta tahapan administrasi harus dipenuhi sesuai ketentuan.

Aleng juga menekankan bahwa pembebasan pihak-pihak yang sebelumnya ditahan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa perkara telah dihentikan.

“Pembebasan dari tahanan tidak otomatis berarti perkara telah dihentikan. Status penanganan perkara tetap harus mengacu pada tindakan dan dokumen hukum yang diterbitkan oleh pejabat berwenang,” jelasnya.

Karena itu, menurutnya, kejelasan mengenai status perkara merupakan bagian penting dari kepastian hukum bagi seluruh pihak.

SETIAP INSTITUSI WAJIB MENJALANKAN KEWENANGANNYA SESUAI ATURAN

Aleng mengingatkan bahwa Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, Forkopimda, DPRD, dan Polres Humbang Hasundutan memiliki fungsi serta kewenangan yang berbeda. Pemerintah daerah dapat menjalankan fungsi koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, penanganan perkara pidana dan tindakan hukum dalam proses penyidikan dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai kewenangan yang diberikan undang-undang. Oleh sebab itu, setiap tahapan penyelesaian harus memperhatikan profesionalitas, transparansi, proporsionalitas, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.

“Jangan sampai niat baik untuk menciptakan perdamaian justru menyisakan persoalan baru akibat kurangnya kejelasan prosedur, administrasi, dan perlindungan hak para pihak. Kita harus menghormati institusi pemerintahan dan aparat penegak hukum, tetapi supremasi hukum juga harus tetap menjadi landasan utama,” ujarnya.

ADVOKAT BERKEWAJIBAN MEMPERJUANGKAN KEPENTINGAN HUKUM  PEMBERI KUASA

Aleng Simanjuntak, S.H. kembali menyampaikan bahwa perhatian terhadap proses perdamaian tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab profesionalnya sebagai advokat. Ia menegaskan tidak bermaksud menyudutkan Bupati Humbang Hasundutan, Forkopimda, anggota DPRD, Polres Humbang Hasundutan, pemerintah desa, ataupun pihak-pihak yang telah berupaya menciptakan perdamaian.

Baginya, penghormatan terhadap institusi pemerintahan dan aparat penegak hukum harus berjalan bersamaan dengan penghormatan terhadap hak masyarakat serta profesi advokat.

“Sebagai advokat, kami memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan dan melindungi kepentingan hukum klien yang telah memberikan kepercayaan dan kuasa kepada kami. Tanggung jawab tersebut tidak boleh diabaikan.”

Ia berharap setiap tindak lanjut dari penyelesaian perkara tersebut tetap memperhatikan hak-hak hukum seluruh pihak, termasuk klien yang berada dalam pendampingan hukumnya.

“Kami menghormati perdamaian yang telah dicapai. Kami berharap seluruh pihak tetap menjaga kerukunan dan tidak membuka kembali konflik di tengah masyarakat. Namun, setiap tindak lanjut persoalan hukum harus tetap dilaksanakan berdasarkan prosedur dan ketentuan perundang-undangan.”

PENUTUP: PERDAMAIAN DIJAGA, KEPASTIAN HUKUM TETAP DIUTAMAKAN

Menutup pernyataannya, Aleng menegaskan bahwa perdamaian masyarakat Parlilitan merupakan hal yang patut dihormati. Namun, setiap penyelesaian tetap harus memperhatikan ketentuan hukum dan perlindungan hak-hak pihak yang berkepentingan.

“Perdamaian harus dihargai, kerukunan masyarakat harus dijaga, kewenangan harus dijalankan sesuai batasnya, dan kepastian hukum tidak boleh diabaikan.”

“Terutama perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingan hukum klien kami harus tetap diperhatikan, baik dalam proses penyelesaian maupun dalam setiap tindak lanjut ke depannya, sehingga semuanya terpenuhi sesuai prosedur dan undang-undang.”

Demikian pandangan dan pernyataan sikap Aleng Simanjuntak, S.H. sebagai bentuk tanggung jawab profesi advokat, komitmen terhadap supremasi hukum, serta perlindungan hak-hak masyarakat. Hak-hak dan kepentingan hukum pemberi kuasa klien kami Tegas, Aleng Simanjuntak, S.H.

-
Penulis: MSEditor: Wilayah Sumut

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *