Pemilik Tanah, Dumaria Lumbangaol Buka Suara Terkait SKPT Yang di Terbitkan Pemerintah Desa Pariksinomba

Gambar, Sesaat Kilang Padi di Cat Ulang, Milik Dumaria Lumbangaol.

Humbahas – Straightnews.id // Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKPT) atas nama Dumaria Lumban Gaol yang diterbitkan Pemerintah Desa Pariksinomba, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, dianggap telah disusun dengan prosedur yang benar dan sesuai ketentuan yang berlaku.

SKPT yang diterbitkan pada 21 Oktober 2025 itu mencantumkan sebidang tanah seluas 252 meter persegi, berukuran 12 x 21 meter, berlokasi di Jalan Patuan Anggi, Dusun II, Desa Pariksinomba. Dokumen resmi ini telah ditandatangani langsung oleh Kepala Desa Pariksinomba, Ganda H. Simanullang, sebagai pejabat yang berwenang.

Dalam dokumen tersebut juga tercantum nama Empat orang saksi, yaitu Parasian Simanullang, Pendi Simanullang, Tinur Manullang, dan Adirman Simanullang. Kehadiran nama para saksi ini menunjukkan bahwa proses verifikasi di lapangan telah dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak yang mengetahui riwayat tanah tersebut.

Baca Juga:                            Dugaan Korupsi Berjemaah Anggaran Komite di SMA dan SMK Negeri Picu LSM PST  Aksi Damai ke Disdik Provinsi Sumsel

Terkait riwayat pemberian hak pakai pada tahun 1974, keterangan yang tertuang dalam SKPT disusun berdasarkan informasi dan kesepakatan yang berlaku di masyarakat setempat pada saat itu. Penerbitan dokumen ini pun telah melalui proses pencatatan administrasi yang lazim dilakukan di tingkat desa.

Dumaria Lumbangaol selaku pemegang hak dalam SKPT tersebut telah menguasai dan memanfaatkan tanah tersebut dalam kurun waktu yang lama tanpa ada gangguan berarti dari pihak manapun. Hal ini menunjukkan pengakuan warga sekitar atas status penguasaan lahan tersebut.

Pemerintah Desa Pariksinomba menegaskan bahwa sebelum menerbitkan SKPT, pihaknya telah melakukan pengecekan dan pengukuran langsung ke lokasi tanah yang bersangkutan. Dokumen ini diterbitkan untuk kepentingan administrasi warga dalam menjamin kepastian penguasaan lahan.

Adanya keberatan yang disampaikan Sahala Tua Simanullang melalui surat resmi kepada Pemerintah Kecamatan Doloksanggul, yaitu pada Kamis (5/11/2026) yang lalu merupakan hak warga untuk menyampaikan pendapat. Namun demikian, keberatan tersebut belum tentu menggugurkan keabsahan dokumen  yang  sudah diterbitkan.

Hal ini juga langsung di respon pemilik tanah yang sah, yaitu Dumaria Lumban Gaol, setelah mejadi sorotan dalam sebuah pemberitaan di media Online. Dalam isi pemberitaan tersebut, Pemerintah Kecamatan Doloksanggul telah menerima surat keberatan dan menyatakan akan mempelajari isinya secara seksama.

Dalam pemberitaan tersebut, terlihat bahwa sudah ada pernyataan Pemerintah Kecamatan, akan mengkaji poin-poin yang disampaikan guna memastikan tidak ada kesalahpahaman di antara pihak-pihak yang bersengketa.

Baca: Dampak Pencemaran Udara Debu Semen Tiga Roda,   Ketua Umum Ormas SSN, Edi Medan :      Masyarakat Sei Lais Butuh Udara Sehat dan Bersih

Dipembemberitaan itu juga terlihat, bahwa pihak keberatan, Sahala meminta agar pemerintah menelusuri kembali riwayat asal-usul tanah, namun sampai saat ini belum ditemukan bukti tertulis yang lebih kuat yang dapat mengubah keterangan yang sudah tercantum dalam SKPT yang diterbitkan oleh pemerintah desa.

Setelah munculnya rasa keberatan dari Sahala Tua Simanullang tersebut yang telah di Muat ke beberapa media Online, Dumaria juga mengungkapkan sejumlah fakta terkait proses yang sudah berjalan selama ini.

“SKPT itu kan sudah pernah di gugat di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Medan, dan sudah ada Putusannya. Bahkan saya juga kembali menyampaikan hal ini ke wartawan, yaitu pada Kamis 19 November 2026, bahwa Tanah itu kan sudah sah menjadi milik kami, karna sudah ada Putusan Hukum yang mengikat.

Saat di temui di kediamannya, di Desa Pariksinomba, ada juga sejumlah Masyarakat yang berkebetulan hadir di tempat tersebut. Mereka, yang tidak bersedia dicantumkan namannya teraebut, berharap persoalan ini dapat diselesaikan dengan kepala dingin dan musyawarah.

Warga tersebut juga mengibau, agar tetap menghormati hukum dan ketertiban yang berlaku, serta menunggu hasil penelusuran resmi dari instansi berwenang terkait dokumen tanah tersebut.

-
Penulis: MSEditor: Wilayah Sumut

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *