Dinilai Merugikan Nama Baik Kepaladesa Pariksinomba dan Advokat, Notulen Camat Doloksanggul Dipersoalkan, Bupati dan Sekda Humbahas Diminta Segera Periksa Camat!

Humbahas – Straightnews.id // Kuasa hukum Kepala Desa Pariksinomba, Ganda H. Simanullang, dan Dumaria Lumban Gaol menyampaikan keberatan keras terhadap isi Notulen Rapat Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan terkait pembahasan penyelesaian sanggahan dan keberatan atas penerbitan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) atas nama Dumaria Lumban Gaol.

Notulen yang ditandatangani Camat Doloksanggul, Andry Dolok Purba, S.H., M.M., tersebut dinilai memuat sejumlah keterangan yang sangat serius dan berpotensi merugikan nama baik, kehormatan, serta kedudukan hukum para pihak, khususnya Kepala Desa Pariksinomba, Dumaria Lumban Gaol, dan kuasa hukumnya, Aleng Simanjuntak.

Kuasa hukum menegaskan, pejabat pemerintahan tidak boleh menjadikan jabatan dan kewenangannya sebagai ruang untuk mencatat, membangun, atau menyebarluaskan keterangan yang belum teruji kebenarannya sehingga berpotensi merugikan pihak lain.

BUTIR 8 NOTULEN MENJADI SOROTAN SERIUS

Salah satu bagian yang paling dipersoalkan terdapat pada butir 8 notulen, yang memuat keterangan bahwa Kepala Desa menerbitkan SKPT karena dipaksa oleh pihak Dumaria Lumban Gaol melalui pengacaranya.

1. Pernyataan tersebut bukan persoalan ringan. Sebab, pencantuman kata “dipaksa” yang dikaitkan dengan nama seorang advokat dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap pelaksanaan profesi advokat serta mencederai kehormatan dan nama baik pihak yang disebutkan.

2.Pertanyaannya, apa dasar dan bukti yang digunakan untuk mencantumkan pernyataan tersebut?

3. Siapa yang menyatakan adanya pemaksaan? Kapan pemaksaan itu terjadi? Bagaimana bentuk pemaksaan yang dimaksud? Apakah Camat telah melakukan verifikasi dan meminta klarifikasi kepada Kepala Desa maupun advokat yang namanya dicantumkan?

4. Jangan sampai tindakan advokat yang menjalankan tugas berdasarkan surat kuasa, menyampaikan keberatan, meminta klarifikasi, dan memperjuangkan kepentingan hukum klien justru digambarkan sebagai tindakan pemaksaan tanpa dasar pembuktian yang jelas.

Kuasa hukum menegaskan, apabila terdapat dugaan perbuatan melawan hukum, silakan dibuktikan melalui mekanisme hukum. Bukan dengan membangun persepsi melalui notulen pemerintahan yang belum menguji keterangan seluruh pihak.

KEPALA DESA DAN DUMARIA TIDAK TERCANTUM DALAM DAFTAR PESERTA RAPAT

-Keberatan berikutnya yang menyangkut proses penyusunan notulen

Dalam daftar peserta rapat tercantum Sahala Tua Simanullang, Fernando MT Purba, dan Raphika Lumban Gaol. Sementara itu, nama Kepala Desa Ganda H. Simanullang dan Dumaria Lumban Gaol tidak tercantum sebagai peserta rapat.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai keseimbangan proses pengumpulan keterangan.

1. Apakah Camat telah memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pihak untuk menjelaskan riwayat tanah, dasar penerbitan SKPT, batas-batas tanah, dan kronologi persoalan yang sebenarnya?

2. Bagaimana mungkin keterangan yang bersumber dari salah satu pihak dapat dijadikan bahan pertimbangan pemerintahan tanpa terlebih dahulu memastikan bahwa pihak lain memperoleh kesempatan yang layak untuk memberikan klarifikasi?

3.Kuasa hukum tidak menolak proses klarifikasi.
Namun, proses pemerintahan harus dilaksanakan secara objektif, transparan, profesional, dan tidak berpihak.

PERBEDAAN NOMOR DAN TANGGAL DOKUMEN HARUS DIJELASKAN

Selain substansi notulen, terdapat persoalan administrasi yang juga harus dijelaskan. Surat undangan mencantumkan Nomor 005/606/Kec.06/XI/2026 dengan jadwal Senin, 23 November 2026.

Namun, notulen mencantumkan Nomor Surat Undangan 005/604/Kec.06/XI/2026 dan menyebut rapat berlangsung pada Kamis, 19 November 2026.

Perbedaan nomor dan tanggal tersebut wajib diklarifikasi oleh Camat Doloksanggul.

1.Apakah terdapat dua kegiatan berbeda?

2. Apakah terdapat kekeliruan administrasi. Siapa yang menyusun, memeriksa, dan bertanggung jawab atas kedua dokumen tersebut?

3. Pemerintah kecamatan harus memberikan penjelasan terbuka agar tidak muncul dugaan maupun penafsiran yang dapat merugikan para pihak.

JANGAN CAMPURADUKKAN KETERANGAN SEPIHAK DENGAN FAKTA HUKUM

1. Notulen juga memuat 11 butir keterangan mengenai sejarah tanah, kepemilikan kilang padi, penggunaan tanah sejak tahun 1979, mediasi Polres pada Mei 2025, batas-batas tanah, hingga persoalan tanda tangan saksi dalam SKPT.

2. Seluruh keterangan tersebut harus diuji berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

3.Persoalan kepemilikan dan penguasaan tanah tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan pernyataan seseorang dalam rapat kecamatan.

Demikian pula, notulen rapat bukan putusan pengadilan dan bukan penetapan hak atas tanah.

Camat harus memahami batas kewenangan pemerintahan kecamatan. Jangan sampai proses administrasi pemerintahan justru menimbulkan persoalan baru akibat pencatatan keterangan yang tidak berimbang atau tidak didukung verifikasi memadai.

BUPATI, WAKIL BUPATI, SEKDA DAN INSPEKTORAT DIMINTA JANGAN TUTUP MATA

Atas persoalan tersebut, kuasa hukum secara tegas meminta Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan, Sekretaris Daerah, Bagian Hukum Setdakab, serta Inspektorat Kabupaten Humbang Hasundutan segera mengambil langkah pemeriksaan terhadap Camat Doloksanggul, Andry Dolok Purba, S.H., M.M.

Adapun tuntutan dan permintaan pemeriksaan meliputi:

1. Memanggil Camat Doloksanggul untuk memberikan klarifikasi resmi mengenai seluruh substansi notulen.

2. Memeriksa dasar pencantuman pernyataan bahwa Kepala Desa menerbitkan SKPT karena dipaksa oleh Dumaria Lumban Gaol melalui kuasa hukumnya.

3. Meminta bukti konkret atas pernyataan yang membawa nama dan profesi advokat.

4. Memeriksa proses penyusunan notulen, termasuk siapa yang memberikan keterangan, siapa yang mencatat, dan siapa yang bertanggung jawab atas isi dokumen.

5. Mengklarifikasi perbedaan nomor dan tanggal surat undangan dengan dokumen notulen.

6. Memeriksa apakah seluruh pihak yang berkepentingan telah diberikan kesempatan yang seimbang untuk menyampaikan keterangan.

7. Melakukan pemeriksaan administratif apabila ditemukan indikasi pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik maupun penyalahgunaan kewenangan.

8. Meminta agar hasil pemeriksaan disampaikan secara tertulis dan transparan kepada pihak yang mengajukan keberatan.

JABATAN ADALAH AMANAH, BUKAN KEKUASAAN UNTUK MERUGIKAN ORANG LAIN

1. Kuasa hukum menegaskan bahwa tidak seorang pun kebal terhadap pemeriksaan, termasuk pejabat pemerintahan.

2. Apabila terdapat pejabat yang terbukti menyalahgunakan kewenangan, bertindak tidak profesional, atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, maka harus diberikan tindakan tegas sesuai mekanisme hukum dan peraturan kepegawaian yang berlaku.

3. Tidak boleh ada perlakuan istimewa karena jabatan. Tidak boleh ada keberpihakan karena kedekatan. Dan tidak boleh ada masyarakat maupun profesi advokat yang dirugikan oleh tindakan pejabat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

4. Kuasa hukum juga meminta agar notulen tersebut tidak digunakan untuk membentuk kesimpulan hukum terhadap Kepala Desa, Dumaria Lumban Gaol, maupun advokat sebelum dilakukan klarifikasi dan pemeriksaan secara menyeluruh.

AKAN TEMPUH PENGADUAN RESMI DAN LANGKAH HUKUM

Sebagai bentuk keseriusan, kuasa hukum menyatakan akan menyampaikan keberatan tertulis kepada Bupati Humbang Hasundutan melalui Sekretaris Daerah dan Bagian Hukum, serta pengaduan kepada Inspektorat untuk meminta pemeriksaan sesuai kewenangannya.

Apabila ditemukan bukti adanya perbuatan yang memenuhi unsur pelanggaran hukum, pihaknya tidak menutup kemungkinan menempuh langkah hukum lebih lanjut melalui instansi yang berwenang.

“Kami tidak meminta pejabat dihukum tanpa pemeriksaan. Namun, kami menuntut pertanggungjawaban atas setiap pernyataan yang dicantumkan dalam dokumen resmi pemerintahan.

Jangan menggunakan jabatan untuk merugikan nama baik Kepala Desa Pariksinomba, Dumaria Lumban Gaol, maupun profesi advokat. Kalau memang ada tuduhan pemaksaan, buktikan secara hukum. Kalau tidak dapat dibuktikan, jangan membangun opini yang merugikan kehormatan orang lain. Kami meminta Bupati dan Sekda segera turun tangan. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, siapa pun pejabatnya.”

Kuasa hukum menegaskan, perjuangan ini bukan untuk menyerang pribadi siapa pun, melainkan untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai hukum, profesionalitas, netralitas, dan prinsip keadilan.

Hukum tidak boleh tunduk pada jabatan. Jabatan harus tunduk pada hukum.

Kepala Desa Desa Parik Sinomba Ganda H simanullang dan Dumaria Lumban Gaol

Meminta pertanggung jawaban secara resmi dalam tempo waktu 3 hari.

Apabila tidak di indahkan, maka melalui kuasa kami Aleng simanjuntak,SH.

Maka kami akan menempuh langkah dan tindakan hukum.

-
Penulis: MSEditor: Wilayah Sumut

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *