Kuasa Hukum Desak Polda Sumsel dan Polres Muba Evaluasi Laporan Dugaan Penelantaran Anak oleh Oknum Polri
MUSI BANYUASIN – Straightnews.id – Penanganan laporan dugaan penelantaran anak yang menyeret seorang anggota aktif Polri berinisial Aipda JW menjadi sorotan. Pasalnya, laporan yang disampaikan sejak 24 Februari 2025 hingga kini disebut masih berada pada tahap penyelidikan dan belum memperoleh kepastian hukum.
Melalui kuasa hukumnya, Novita Roy Lubis, S.H., M.H., pelapor Dona Verla meminta Kapolda Sumatera Selatan dan Kapolres Musi Banyuasin memberikan perhatian serius serta mengevaluasi proses penanganan laporan bernomor LP/B/80/II/2025 tersebut.
Novita Roy Lubis menilai, lamanya proses penanganan laporan menimbulkan pertanyaan, terutama karena perkara tersebut menyangkut dugaan pengabaian kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak.
“Kami sangat menyayangkan penanganan laporan dugaan penelantaran anak yang hingga saat ini belum memperoleh kepastian hukum. Laporan telah disampaikan sejak 24 Februari 2025, tetapi prosesnya masih berkutat pada tahap penyelidikan,” ungkap Novita.
Menurutnya, penyidik perlu menjelaskan secara transparan kendala yang menyebabkan perkara tersebut belum ditingkatkan ke tahap penyidikan.
Pihaknya juga mempertanyakan apakah status terlapor sebagai anggota aktif Polri turut memengaruhi proses penanganan perkara tersebut.
“Kami tidak ingin berprasangka, tetapi keadaan ini patut menjadi perhatian dan harus dijawab secara transparan oleh institusi Polri. Jangan sampai muncul persepsi di tengah masyarakat bahwa ketika masyarakat biasa berhadapan dengan hukum, prosesnya berjalan cepat, tetapi ketika yang dilaporkan anggota Polri, penanganannya justru berlarut-larut,” tegasnya.
Novita menegaskan, tidak boleh ada perlakuan istimewa dalam penegakan hukum berdasarkan jabatan, pangkat, maupun profesi seseorang. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.
Minta Penyidik Fokus pada Peristiwa Sebelum Putusan Nafkah Anak
Lebih lanjut, Novita menjelaskan bahwa laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pengabaian kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak selama periode Januari 2024 hingga Januari 2025, yakni sebelum adanya putusan Pengadilan Agama mengenai besaran nafkah anak tertanggal 20 Februari 2025.
Menurutnya, terdapat hal penting yang perlu diluruskan agar penanganan perkara tidak mencampuradukkan dua persoalan hukum yang berbeda.
“Kami melaporkan dugaan perbuatan tersebut sebelum adanya putusan Pengadilan Agama. Jadi, kami meminta penyidik fokus memeriksa peristiwa yang terjadi sebelum putusan tersebut.
Kalau persoalan pelaksanaan putusan Pengadilan Agama, kami memahami bahwa itu merupakan ranah perdata. Jangan sampai kedua persoalan ini dicampuradukkan,” ujarnya.
Ia juga menyayangkan apabila belum adanya dampak fisik maupun gangguan psikologis pada anak dijadikan alasan untuk menunda penanganan perkara.
Menurutnya, dugaan penelantaran anak perlu diperiksa secara menyeluruh dengan menggali kewajiban orang tua yang tidak dilaksanakan, kemampuan ekonomi terlapor, lamanya kewajiban tersebut diduga diabaikan, serta kondisi pemenuhan kebutuhan dasar anak selama periode yang dilaporkan.
“Penelantaran anak tidak selalu harus menunggu anak jatuh sakit, mengalami kekurangan gizi, putus sekolah, atau mengalami trauma psikologis terlebih dahulu. Penyidik harus menggali seluruh fakta dan alat bukti secara objektif,” tegasnya.
Bantah Transfer Terlapor sebagai Pembayaran Nafkah Anak
Selain mempersoalkan lambannya penanganan laporan, Novita juga membantah keterangan terlapor yang menyebut telah melakukan sejumlah transfer sebagai bentuk pemberian nafkah anak selama Januari 2024 hingga Januari 2025.
Menurutnya, transaksi tersebut tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai pembayaran nafkah anak.
Pihaknya menyatakan, berdasarkan dokumen dan penelusuran transaksi yang dimiliki, sejumlah transfer justru berkaitan dengan pembayaran angsuran kendaraan dan kebutuhan pribadi terlapor, Aipda JW.
“Faktanya, berdasarkan dokumen dan penelusuran transaksi yang kami miliki, sejumlah transferan tersebut berkaitan dengan pembayaran mobil dan kebutuhan pribadi terlapor. Bahkan, angsuran tersebut dilakukan melalui mekanisme autodebit dari rekening atas nama pelapor,” ungkapnya.
Ia menegaskan, setiap bukti transfer harus diperiksa berdasarkan tujuan dan peruntukan transaksi, bukan semata-mata berdasarkan adanya perpindahan uang dari rekening terlapor ke rekening pelapor.
“Jangan setiap transfer uang kepada rekening pelapor kemudian diklaim sebagai pemberian nafkah anak. Harus dibuktikan untuk apa uang itu dikirim, siapa yang menikmati manfaatnya, dan apakah benar digunakan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak. Kami menilai bukti-bukti tersebut berpotensi mengaburkan substansi persoalan apabila tidak diperiksa secara menyeluruh,” lanjutnya.
Karena itu, pihak kuasa hukum meminta agar seluruh transaksi keuangan selama periode Januari 2024 sampai Januari 2025 ditelusuri secara objektif untuk membedakan transaksi yang benar-benar diperuntukkan bagi kebutuhan anak dengan transaksi untuk kepentingan pribadi terlapor.
Minta Kapolda Sumsel dan Kapolres Muba Turun Tangan
Di akhir keterangannya, Novita Roy Lubis kembali mendesak agar Kapolda Sumsel dan Kapolres Muba melakukan evaluasi terhadap proses penanganan laporan tersebut.
Pihaknya meminta penyidik segera memberikan kejelasan mengenai perkembangan perkara dan melakukan langkah hukum sesuai ketentuan apabila persyaratan untuk meningkatkan penanganan ke tahap penyidikan telah terpenuhi.
“Kami memohon kepada Bapak Kapolda Sumsel dan Kapolres Muba untuk memberikan perhatian serius dan melakukan evaluasi terhadap proses penanganan laporan ini. Sudah terlalu lama penyidik melakukan pengumpulan alat bukti.
Jangan sampai perlindungan terhadap institusi justru mengalahkan perlindungan terhadap anak,” tegasnya.
“Kami hanya meminta hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Jika dasar hukum untuk meningkatkan perkara ke tahap penyidikan telah terpenuhi, segera lakukan. Jangan biarkan hak anak terus terkatung-katung dalam ketidakpastian hukum,” tutupnya.
Diketahui, laporan dugaan penelantaran anak tersebut diajukan oleh Dona Verla terhadap Aipda JW dengan nomor LP/B/80/II/2025 tertanggal 24 Februari 2025.
Hingga berita ini diterbitkan, keterangan yang disampaikan dalam pemberitaan ini merupakan pernyataan dari pihak kuasa hukum pelapor. Konfirmasi kepada pihak terlapor dan kepolisian terkait perkembangan serta penanganan laporan tersebut tetap diperlukan untuk memperoleh pemberitaan yang berimbang.
Media ini membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Aipda JW maupun pihak kepolisian terkait guna memenuhi prinsip keberimbangan, independensi pers, dan asas praduga tak bersalah.(*)
-
